Ketua Komdis PSSI sekaligus penanggung jawab Timnas Indonesia, Bernhard Limbong, berharap situasi konflik bisa segera berakhir. Karena itu, Limbong menginginkan tetap adanya sumbang saran dari pemerintah, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
"Menpora diharapkan tetap membantu penyelesaian konflik sepak bola nasional, meski terjadi pergantian kepemimpinan," ujarnya.
"Cara yang harus dilakukan yaitu Menpora segera menjawab surat FIFA. Intinya, Menpora harus menerangkan bahwa siap membantu dengan meminta waktu," sambungnya.
Sebelumnya, FIFA mengirimkan surat tertanggal 26 November agar pemerintah, dalam hal ini Menpora, dapat mengambil langkah tegas dan menyelesaikan konflik sepak bola. Andi Mallarangeng, selaku Menpora kala itu, menjawabnya dengan memanggil pihak yang berseteru, PSSI dan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) pada Rabu (5/12) lalu.
Dalam pertemuan tersebut, menghasilkan kesepakatan bahwa kedua pihak akan berupa maksimal supaya Indonesia tidak dikenai sanksi dari FIFA. Selain itu, segala kebijakan yang diambil, PSSI dan KPSI tetap mengacu pada MoU.
Sayangnya, perbedaan pendapat terjadi menyangkut voters (pemilik suara sah PSSI) dalam Kongres. Misalnya, pihak KPSI sepaham dengan Menpora bahwa voters di Kongres 10 Desember, berasal dari voters Kongres Luar Biasa (KLB) di Solo. Sedangkan PSSI, memilih tidak mengikutinya karena statuta tidak mengakomodasi MoU atau Joint Committee.
"Kongres PSSI yakni dengan voters Palangkaraya. Perubahan tempat dan waktu Kongres, sangat tidak mungkin. Sebab, PSSI sudah membayar segala keperluan di Palangkaraya," tukasnya.
"Kini, tidak perlu meributkan voters mana yang akan menjadi acuan. Terpenting, bagaimana penggabungan kompetisi, revisi statuta, pengembalian empat Komite Eksekutif (Exco) bisa segera terlaksana," tutupnya.Sumber : Bola.net
Tidak ada komentar:
Posting Komentar